Perubahan Pekerjaan

Perubahan pekerjaan atau perubahan lingkup pekerjaan (variations) merupakan hal yang cukup sering ditemukan dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Terdapat 3 (tiga) alasan mengapa perubahan pekerjaan terjadi di dalam pelaksanaan konstruksi:

  1. Konsultan perencana (desainer) belum menyelesaikan semua gambar dan perhitungan desain sebelum kontrak ditandatangani,
  2. Pemilik proyek mengubah keinginan mereka sebelum pekerjaan selesai,
  3. Terjadi perubahan perundang-undangan atau faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi tim proyek dan proses pelaksanaan konstruksi.

Secara umum, kontrak dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

  1. kontrak yang tidak mengijinkan terjadinya perubahan pekerjaan (variations) sama sekali;
  2. kontrak yang mengijinkan perubahan pekerjaan tetapi membatasi jangkauan dimana perubahan pekerjaan dapat dilakukan;
  3. kontrak yang mengijinkan perubahan pekerjaan.

Pada dasarnya, sesuai dengan karakteristik proyek konstruksi yang sarat dengan berbagai resiko perubahan, desain awal sebuah proyek konstruksi hampir tidak mungkin identik sama dengan hasil pekerjaan di lapangan. Perubahan-perubahan terhadap desain awal tersebut dapat terjadi sebagai akibat alasan teknis, estetika, kepraktisan, finansial, atau perubahan atas kehendak pemilik proyek sendiri.

Apabila kemungkinan perubahan-perubahan ini tidak dituangkan ke dalam kontrak konstruksi – atau dengan kata lain tidak terdapat klausul yang memungkinkan adanya perubahan pekerjaan di dalam kontrak konstruksi, maka perubahan tersebut tidak diperkenankan dan kontraktor tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan perubahan tersebut. Perubahan tersebut hanya dapat dilakukan dengan persetujuan kontraktor atau dengan cara membuat kontrak baru terpisah.

 

— dikutip dari buku MANAJEMEN KONTRAK KONSTRUKSI – Pedoman Praktis dalam Mengelola Proyek Konstruksi oleh Seng Hansen, Gramedia (Mei 2015)

manajemen kontrak konstruksi

Advertisements

Time at Large

Waktu dikatakan menjadi “time at large” apabila tidak terdapat kewajiban kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan dalam kurun waktu tertentu atau kewajiban kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan dalm kurun waktu tertentu di dalam kontrak menjadi lenyap. Dengan demikian, kontraktor memiliki kewenangan untuk menterjemahkan durasi waktu pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan konstruksi tersebut. Kontraktor hanya memiliki kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam kurun waktu yang wajar/beralasan (reasonable time)[1]. Istilah kurun waktu yang beralasan itu sendiri merupakan sebuah isu yang harus diputuskan oleh pengadilan, tergantung pada semua kondisi-kondisi dalam kontrak.

Secara umum, aspek waktu dapat menjadi “at large” apabila:

  1. terjadi keterlambatan yang bukan disebabkan oleh kelalaian kontraktor dan tidak terdapat ketentuan kontraktual yang mengatur situasi tersebut di dalam kontrak; atau
  2. (apabila terdapat sebuah klausul khusus) konsultan MK gagal memberikan sebuah perpanjangan waktu pelaksanaan kepada kontraktor sebagaimana yang diatur dalam kontrak.

Lebih spesifik lagi:

  1. Tidak terdapat waktu atau tanggal penyelesaian disebutkan di dalam kontrak;
  2. Kurangnya kejelasan terkait ketentuan perpanjangan waktu;
  3. Ketika ketentuan perpanjangan waktu pelaksanan tidak dilaksanakan dengan baik, telah dilaksanakan dengan keliru, atau tidak diterapkan ;
  4. Ketika telah terjadi pengabaian terhadap persyaratan waktu aslinya;
  5. Ketika telah terjadi interferensi dari pemilik proyek dalam proses sertifikasi.

Belajar dari berbagai kasus yang sudah pernah terjadi sebelumnya terkait tidak adanya klausul perpanjangan waktu pelaksanaan, saat ini pada umumnya standar kontrak konstruksi internasional sudah menyediakan sebuah klausul khusus untuk perpanjangan waktu pelaksanaan. Adapun prinsip umum yang harus dipegang oleh konsultan MK adalah bahwa setiap klaim perpanjangan waktu harus dikaji, diputuskan dan diberikan kepada kontraktor sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam kontrak, dan kegagalan dalam melakukan hal tersebut mengakibatkan durasi waktu penyelesaian menjadi “at large”.

[1] Baca Hick v. Raymond and Reid (1893), British Steel Corporation v. Cleveland Bridge and Engineering Co. Ltd (1984), dan Machenair Ltd v. Gill & Wilkinson Ltd (2005).

 

— dikutip dari buku MANAJEMEN KONTRAK KONSTRUKSI – Pedoman Praktis dalam Mengelola Proyek Konstruksi oleh Seng Hansen, Gramedia (Mei 2015)

manajemen kontrak konstruksi

Pelaporan Perkembangan Pekerjaan

Salah satu kewajiban kontraktor dalam kontrak konstruksi adalah memberikan laporan perkembangan pekerjaan (work progress report) secara berkala kepada konsultan MK. Laporan perkembangan pekerjaan ini dapat diserahkan secara bulanan atau sesuai dengan periode yang telah ditentukan di dalam kontrak.

Berdasarkan laporan perkembangan pekerjaan ini, konsultan MK akan menilai progress aktual pekerjaan di lapangan dengan program kerja yang telah dibuat. Dari sini konsultan MK akan melihat apakah:

  • Progress aktual pekerjaan di lapangan terlalu lambat dan timbul kemungkinan terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan,
  • Besarnya progress aktual pekerjaan yang dapat dijadikan sebagai dasar pembayaran pekerjaan.

Apabila ternyata laporan perkembangan pekerjaan dan progress aktual pekerjaan di lapangan terlambat dari program kerja kontraktor, maka konsultan MK dapat menginstruksikan kontraktor untuk menyerahkan program kerja revisi dan mempercepat perkembangan pekerjaan di lapangan.

Laporan perkembangan pekerjaan disiapkan oleh kontraktor dan diserahkan ke konsultan MK. Laporan perkembangan pekerjaan ini meliputi:

  • tabel dan deskripsi detail progress pekerjaan;
  • dokumentasi (foto);
  • jadwal pabrikasi, inspeksi kontraktor, test, dan jadwal pengiriman;
  • fotokopi sertifikat pengujian, sertifikat material, dll;
  • daftar pemberitahuan maupun instruksi yang diberikan;
  • statistik keselamatan kerja dan termasuk evaluasi terhadap dampak lingkungan;
  • perbandingan antara progress realisasi dan rencana, termasuk peristiwa apapun yang mungkin mempengaruhi pekerjaan.

—– dikutip dari buku MANAJEMEN KONTRAK KONSTRUKSI – Pedoman Praktis dalam Mengelola Proyek Konstruksi oleh Seng Hansen, Gramedia (Mei 2015)

manajemen kontrak konstruksi

Pembatasan Pemanfaatan Dokumen Kontrak Konstruksi

Pemanfaatan dokumen menjadi salah satu klausul penting dalam pelaksanaan administrasi proyek konstruksi. Hal ini terkait dengan isu kerahasiaan (confidentiality). Secara umum dokumen-dokumen dalam pelaksanaan proyek konstruksi berasal dari 2 (dua) sumber, yaitu dokumen yang dibuat oleh pemilik proyek atau wakilnya dan dokumen yang dibuat oleh kontraktor atau wakilnya.

Untuk dokumen-dokumen pelaksanaan proyek konstruksi yang dibuat oleh dan atas nama pemilik proyek, maka pemilik proyek memiliki hak cipta (copyright) dan hak-hak intelektual terkait lainnya. Kontraktor diperkenankan untuk menggunakan dokumen-dokumen tersebut untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Contohnya adalah spesifikasi teknis dan gambar konstruksi. Kontraktor tidak diperbolehkan memperbanyak, menggunakan atau mengkomunikasikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik proyek.

Hal ini sedikit berbeda dengan dokumen-dokumen yang dibuat oleh dan atas nama kontraktor. Kontraktor tetap memiliki hak cipta dan hak-hak intelektual terkait lainnya tetapi dengan menandatangani kontrak maka kontraktor dianggap telah memberikan sebuah ijin – yang bersifat tidak dapat diakhiri, dapat dipindahtangankan, tidak eksklusif, dan bebas royalti, kepada pemilik proyek untuk memperbanyak, menggunakan dan mengkomunikasikannya kepada pihak lain. Lebih jauh lagi, kontraktor harus memegang prinsip kerahasiaan untuk tidak membocorkan informasi apapun terkait pelaksanaan proyek konstruksi meskipun bukan berupa dokumen tertulis.

—– dikutip dari buku MANAJEMEN KONTRAK KONSTRUKSI – Pedoman Praktis dalam Mengelola Proyek Konstruksi oleh Seng Hansen, Gramedia (Mei 2015)

manajemen kontrak konstruksi

Kejelasan dalam Sebuah Kontrak Konstruksi

Kontrak haruslah dibuat sejelas-jelasnya (crystal clear) meskipun secara umum ketentuan-ketentuan dalam kontrak dapat dibedakan menjadi dua yaitu ketentuan yang tertulis (express terms) dan ketentuan yang tersirat (implied terms). Terdapat 2 (dua) jenis implikasi mengenai ketentuan tersirat ini, yaitu:

  1. Beberapa ketentuan akan dianggap sudah tersirat secara hukum (yaitu kewajiban tersirat pemilik proyek dan kontraktor),
  2. Ketentuan tersebut sesungguhnya tersirat (ke dalam sebuah kontrak dimana kontrak tersebut tidak akan dapat berfungsi tanpa adanya ketentuan tersebut).

Pembatasan terhadap ketentuan-ketentuan tersirat telah dijelaskan dalam kasus BP Refinery (Westernport) Property Ltd v. Shire of Hastings (1978), yang menyatakan bahwa agar sebuah ketentuan dianggap tersirat maka beberapa kondisi berikut (yang mungkin tumpang tindih) harus terpenuhi:

  1. Ketentuan tersebut haruslah masuk akal dan adil (reasonable and equitable);
  2. Ketentuan tersebut diperlukan untuk memberikan keberhasilan bisnis ke dalam kontrak. Dengan demikian tidak ada ketentuan tersirat apabila sebuah kontrak sudah efektif tanpa adanya ketentuan tersirat itu;
  3. Ketentuan tersebut sudah sangat jelas sehingga “tidak perlu dijelaskan lagi”;
  4. Ketentuan tersebut harus dapat memberikan ungkapan sedekat mungkin;
  5. Ketentuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan tertulis apapun di dalam kontrak.

Terlepas dari perbedaan tersebut, kedua jenis istilah ini haruslah jelas dalam pengertiannya. Istilah-istilah dan bahasa yang digunakan dalam kontrak tidak boleh ambigu atau memiliki makna ganda. Apabila bahasa dan istilah dalam kontrak ambigu, maka perlu dilakukan penafsiran kontrak. Hal ini telah diatur dalam Pasal 1342 sampai 1351 KUH Perdata perihal penafsiran persetujuan.

Pasal 1342 berbunyi: “jika kata-kata suatu persetujuan jelas, tidak diperkenankan menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran.”

Pasal 1343 berbunyi: “jika kata-kata suatu persetujuan dapat diberi berbagai penafsiran, maka lebih baik diselidiki maksud kedua belah pihak yang membuat persetujuan itu, daripada dipegang teguh arti kata menurut huruf.”

Pasal 1344 berbunyi: “jika suatu janji dapat diberi dua arti, maka janji itu harus dimengerti menurut arti yang memungkinkan janji itu dilaksanakan, bukan menurut arti yang tidak memungkinkan janji itu dilaksanakan.”

Pasal 1345 berbunyi: “jika perkataan dapat diberi dua arti, maka harus dipilih arti yang paling sesuai dengan sifat persetujuan.”

—— dikutip dari buku MANAJEMEN KONTRAK KONSTRUKSI – Pedoman Praktis dalam Mengelola Proyek Konstruksi oleh Seng Hansen, Gramedia (Mei 2015)

manajemen kontrak konstruksi

Apa Itu Global Claim?

Industri konstruksi merupakan industri yang sarat dengan terjadinya peristiwa-peristiwa yang saling berkaitan, terjadi bersamaan dan tidak dapat dibedakan sebab-akibatnya. Terlebih pada proyek-proyek kompleks dimana sering kali keterlambatan terjadi pada saat yang bersamaan sehingga mempersulit dilakukannya analisis kerugian atas peristiwa sebab tertentu. Oleh karena itu terdapat sebuah praktek yang cukup sering terjadi dimana salah satu pihak mengajukan sebuah klaim yang mencakup semua kerugian yang timbul sebagai akibat dari sebab-sebab saling berkaitan (interrelated causes) yang disebut sebagai global claim atau rolled-up claim.

Sebuah pengertian global claim diberikan dalam putusan pada kasus John Holland Construction & Engineering Pty Ltd v. Kvaerner RJ Brown Pty Ltd (1996) sebagai berikut: “klaim yang diajukan… adalah sebuah global klaim, yang mana penuntut tidak meminta ganti rugi spesifik atas pelanggaran kontrak tertentu, tetapi menuntut sebuah ganti rugi gabungan sebagai akibat dari semua pelanggaran yang terjadi, atau kiranya sebagai akibat dari pelanggaran-pelanggaran yang pada akhirnya terbukti. Klaim semacam ini sudah pernah diijinkan dalam kasus dimana terdapat ketidakpraktisan untuk menguraikan kerugian-kerugian yang disebabkan oleh tiap-tiap sebab klaim, dan situasi ini tidak disebabkan oleh keterlambatan atau perbuatan lain oleh pihak penuntut…”

— dikutip dari buku MANAJEMEN KONTRAK KONSTRUKSI – Pedoman Praktis dalam Mengelola Proyek Konstruksi oleh Seng Hansen, Gramedia (Mei 2015)

manajemen kontrak konstruksi

Book Launching Party: Manajemen Kontrak Konstruksi

Rabu, 20 Mei kemarin saya mengadakan book launching untuk buku perdana saya yang berjudul “Manajemen Kontrak Konstruksi – Pedoman Praktis dalam Mengelola Proyek Konstruksi”. Acara ini diadakan di Library Podomoro University, sebuah tempat yang sangat nyaman dan indah. Dibantu oleh Bu Sri dan Bu Dea serta tim HBP, acara yang semulanya dirancang sederhana berubah menjadi spektakuler.

Terima kasih untuk segenap civitas akademika Podomoro University yang telah membantu mempersiapkan dan menghadiri acara ini, utamanya kepada Bapak Wibowo Ngaserin (Ketua YPAP) dan Prof. Muljono yang bersedia memberikan kata sambutan. Juga kepada tamu undangan, utamanya kepada Bapak Hari G. Soeparto yang telah telah bersedia menjadi pembahas book launching ini, Bapak Bambang Heru Purnomo (IAMPI), Bapak Ketut dan Budi (Gramedia), dan tentu semua anak-didik saya yang telah hadir di acara ini. Terima kasih telah menjadi inspirasi dan motivasi bagi saya untuk menulis dan berbagi ilmu demi memajukan dunia konstruksi Indonesia.

DSC07779

DSC07849

DSC07884

DSC07905

DSC07945

DSC07963

DSC08007

DSC08019

DSC08047

DSC08072

DSC08083

DSC08070

DSC08113

DSC08127

DSC08191

DSC07791

DSC08051

DSC08105

DSC08151

DSC08159

DSC08178

DSC08182

DSC08187

Oh ya, silakan teman-teman memberikan review untuk buku ini melalui Gramedia di:

http://www.gramedia.com/manajemen-kontrak-konstruksi-1.html

Terima kasih kepada semua pembaca buku ini dan semoga buku ini membawa manfaat bagi dunia konstruksi Indonesia.