QS Professional Practice: Contract & Estimating

“Tidak hanya 3 lagi, tapi sekarang sudah ada 6 aspek yang perlu diperhitungkan dalam proyek konstruksi”, demikian penjelasan dari Ellyyanti pada perkuliahan dosen tamu di ruang 505 yang diselenggarakan oleh Prodi MRK (Manajemen & Rekayasa Konstruksi). “Di Indonesia memang umum diketahui 3 aspek penting yaitu biaya, mutu, dan waktu. Tetapi sekarang tren dalam mengelola sebuah proyek konstruksi tidak hanya 3 aspek tadi, tapi juga ditambah dengan aspek keselamatan, lingkungan, dan kontrak.”

klik lebih lanjut

Kuliah Tamu Prodi MRK Mahasiswa prodi MRK Podomoro University Bu Ellyyanti Penjelasan Estimating & Contract Penjelasan SMM Apresiasi Apresiasi Foto Bersama

Pembayaran Bersyarat Kepada Subkontraktor

Permasalahan yang cukup sering terjadi terkait pembayaran kepada subkontraktor oleh kontraktor utama adalah klausul ‘pay-when-paid’ dan ‘pay-when-certified’ dalam kontrak sub. Maksudnya disini adalah terjadinya sebuah kondisi yang menyatakan bahwa pembayaran kepada subkontraktor oleh kontraktor utama hanya dapat dilakukan apabila kondisi tertentu terpenuhi. Kondisi tertentu tersebut didefinisikan ke dalam 2 (dua) pengertian, yaitu:

  1. Kontraktor utama hanya akan membayar pekerjaan subkontraktor apabila kontraktor utama telah menerima pembayaran dari pemilik proyek untuk pekerjaan subkontraktor itu – disebut pula ‘pay-when-paid’ atau ‘pay-if-paid’.
  2. Kontraktor utama hanya akan membayar pekerjaan subkontraktor apabila kontraktor utama telah menerima sertifikat pembayaran dari konsultan MK untuk pekerjaan subkontraktor itu – disebut pula ‘pay-when-certified’.

Kedua klausul ini tentu memberatkan subkontraktor karena pada intinya tidak terdapat hubungan kontraktual antara subkontraktor dengan pemilik proyek dan dengan demikian kontraktor utama tidak dapat menjadikan hal tersebut sebagai kondisi pembayaran atas pekerjaan subkontraktor. Ketika subkontraktor dihadapkan pada klausul pay-when-paid atau pay-when-certified di dalam kontrak sub, maka terdapat resiko yang harus ditanggung oleh subkontraktor manakala kontraktor utama tidak menerima pembayaran dari pemilik proyek yang bukan diakibatkan oleh kekeliruan atau cacat pekerjaan subkontraktor. Hal ini dikarenakan subkontraktor tidak mengetahui isi perjanjian kontrak utama antara pemilik proyek dengan kontraktor utama terkait kondisi-kondisi penundaan pembayaran atau pengakhiran kontrak. Resiko inilah yang dianggap oleh subkontraktor sebagai hal yang tidak adil dan dalam beberapa sistem peradilan, klausul ini dinyatakan tidak berlaku.

 

— dikutip dari buku MANAJEMEN KONTRAK KONSTRUKSI – Pedoman Praktis dalam Mengelola Proyek Konstruksi oleh Seng Hansen, Gramedia (Mei 2015)

manajemen kontrak konstruksi

Perubahan Pekerjaan

Perubahan pekerjaan atau perubahan lingkup pekerjaan (variations) merupakan hal yang cukup sering ditemukan dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Terdapat 3 (tiga) alasan mengapa perubahan pekerjaan terjadi di dalam pelaksanaan konstruksi:

  1. Konsultan perencana (desainer) belum menyelesaikan semua gambar dan perhitungan desain sebelum kontrak ditandatangani,
  2. Pemilik proyek mengubah keinginan mereka sebelum pekerjaan selesai,
  3. Terjadi perubahan perundang-undangan atau faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi tim proyek dan proses pelaksanaan konstruksi.

Secara umum, kontrak dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

  1. kontrak yang tidak mengijinkan terjadinya perubahan pekerjaan (variations) sama sekali;
  2. kontrak yang mengijinkan perubahan pekerjaan tetapi membatasi jangkauan dimana perubahan pekerjaan dapat dilakukan;
  3. kontrak yang mengijinkan perubahan pekerjaan.

Pada dasarnya, sesuai dengan karakteristik proyek konstruksi yang sarat dengan berbagai resiko perubahan, desain awal sebuah proyek konstruksi hampir tidak mungkin identik sama dengan hasil pekerjaan di lapangan. Perubahan-perubahan terhadap desain awal tersebut dapat terjadi sebagai akibat alasan teknis, estetika, kepraktisan, finansial, atau perubahan atas kehendak pemilik proyek sendiri.

Apabila kemungkinan perubahan-perubahan ini tidak dituangkan ke dalam kontrak konstruksi – atau dengan kata lain tidak terdapat klausul yang memungkinkan adanya perubahan pekerjaan di dalam kontrak konstruksi, maka perubahan tersebut tidak diperkenankan dan kontraktor tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan perubahan tersebut. Perubahan tersebut hanya dapat dilakukan dengan persetujuan kontraktor atau dengan cara membuat kontrak baru terpisah.

 

— dikutip dari buku MANAJEMEN KONTRAK KONSTRUKSI – Pedoman Praktis dalam Mengelola Proyek Konstruksi oleh Seng Hansen, Gramedia (Mei 2015)

manajemen kontrak konstruksi

Guest Lecture “Apa Itu QS?”

On Dec 4th, CEM Program invited Mrs. Lies Dyana Moeis to give her experience and practices on quantity surveying for CEM students. Currently she is the Vice President of Directorate of Procurement and Development Cost Comptroller of Agung Podomoro Land.

20151204_141756 20151204_143547 20151204_153059 DSC00754 DSC00772 DSC00769 DSC00779 DSC00783 DSC00788

download the material

Guest Lecturing – Materi QS_LDM

Time at Large

Waktu dikatakan menjadi “time at large” apabila tidak terdapat kewajiban kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan dalam kurun waktu tertentu atau kewajiban kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan dalm kurun waktu tertentu di dalam kontrak menjadi lenyap. Dengan demikian, kontraktor memiliki kewenangan untuk menterjemahkan durasi waktu pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan konstruksi tersebut. Kontraktor hanya memiliki kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam kurun waktu yang wajar/beralasan (reasonable time)[1]. Istilah kurun waktu yang beralasan itu sendiri merupakan sebuah isu yang harus diputuskan oleh pengadilan, tergantung pada semua kondisi-kondisi dalam kontrak.

Secara umum, aspek waktu dapat menjadi “at large” apabila:

  1. terjadi keterlambatan yang bukan disebabkan oleh kelalaian kontraktor dan tidak terdapat ketentuan kontraktual yang mengatur situasi tersebut di dalam kontrak; atau
  2. (apabila terdapat sebuah klausul khusus) konsultan MK gagal memberikan sebuah perpanjangan waktu pelaksanaan kepada kontraktor sebagaimana yang diatur dalam kontrak.

Lebih spesifik lagi:

  1. Tidak terdapat waktu atau tanggal penyelesaian disebutkan di dalam kontrak;
  2. Kurangnya kejelasan terkait ketentuan perpanjangan waktu;
  3. Ketika ketentuan perpanjangan waktu pelaksanan tidak dilaksanakan dengan baik, telah dilaksanakan dengan keliru, atau tidak diterapkan ;
  4. Ketika telah terjadi pengabaian terhadap persyaratan waktu aslinya;
  5. Ketika telah terjadi interferensi dari pemilik proyek dalam proses sertifikasi.

Belajar dari berbagai kasus yang sudah pernah terjadi sebelumnya terkait tidak adanya klausul perpanjangan waktu pelaksanaan, saat ini pada umumnya standar kontrak konstruksi internasional sudah menyediakan sebuah klausul khusus untuk perpanjangan waktu pelaksanaan. Adapun prinsip umum yang harus dipegang oleh konsultan MK adalah bahwa setiap klaim perpanjangan waktu harus dikaji, diputuskan dan diberikan kepada kontraktor sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam kontrak, dan kegagalan dalam melakukan hal tersebut mengakibatkan durasi waktu penyelesaian menjadi “at large”.

[1] Baca Hick v. Raymond and Reid (1893), British Steel Corporation v. Cleveland Bridge and Engineering Co. Ltd (1984), dan Machenair Ltd v. Gill & Wilkinson Ltd (2005).

 

— dikutip dari buku MANAJEMEN KONTRAK KONSTRUKSI – Pedoman Praktis dalam Mengelola Proyek Konstruksi oleh Seng Hansen, Gramedia (Mei 2015)

manajemen kontrak konstruksi

Pelaporan Perkembangan Pekerjaan

Salah satu kewajiban kontraktor dalam kontrak konstruksi adalah memberikan laporan perkembangan pekerjaan (work progress report) secara berkala kepada konsultan MK. Laporan perkembangan pekerjaan ini dapat diserahkan secara bulanan atau sesuai dengan periode yang telah ditentukan di dalam kontrak.

Berdasarkan laporan perkembangan pekerjaan ini, konsultan MK akan menilai progress aktual pekerjaan di lapangan dengan program kerja yang telah dibuat. Dari sini konsultan MK akan melihat apakah:

  • Progress aktual pekerjaan di lapangan terlalu lambat dan timbul kemungkinan terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan,
  • Besarnya progress aktual pekerjaan yang dapat dijadikan sebagai dasar pembayaran pekerjaan.

Apabila ternyata laporan perkembangan pekerjaan dan progress aktual pekerjaan di lapangan terlambat dari program kerja kontraktor, maka konsultan MK dapat menginstruksikan kontraktor untuk menyerahkan program kerja revisi dan mempercepat perkembangan pekerjaan di lapangan.

Laporan perkembangan pekerjaan disiapkan oleh kontraktor dan diserahkan ke konsultan MK. Laporan perkembangan pekerjaan ini meliputi:

  • tabel dan deskripsi detail progress pekerjaan;
  • dokumentasi (foto);
  • jadwal pabrikasi, inspeksi kontraktor, test, dan jadwal pengiriman;
  • fotokopi sertifikat pengujian, sertifikat material, dll;
  • daftar pemberitahuan maupun instruksi yang diberikan;
  • statistik keselamatan kerja dan termasuk evaluasi terhadap dampak lingkungan;
  • perbandingan antara progress realisasi dan rencana, termasuk peristiwa apapun yang mungkin mempengaruhi pekerjaan.

—– dikutip dari buku MANAJEMEN KONTRAK KONSTRUKSI – Pedoman Praktis dalam Mengelola Proyek Konstruksi oleh Seng Hansen, Gramedia (Mei 2015)

manajemen kontrak konstruksi